Warga NU Butuh Voter Education

Suara Merdeka, Jumat, 07 Mei 2004

Warga NU Butuh Voter Education
Oleh: M Hasyim dan E Musyadad

EKSISTENSI Nahdlatul Ulama (NU) sepertinya tidak akan lapuk di makan usia. Tetapi ibarat pohon yang sudah berumur, NU telah menjulang tinggi sehingga angin menerpa dari kanan-kiri. Tentunya angin yang menggoyang semakin kencang dan potensial untuk merubuhkan pohon. NU sebagai sebuah organisasi masyarakat, mau tidak mau dihadapkan pada perubahan politik dan harus memasang kuda-kuda untuk menahan gempuran tersebut agar tidak rubuh.


Memang, menjelang pemilihan presiden, tensi politik internal NU semakin kuat. Terlebih ketika tokoh-tokoh politik nasional gencar bergerilya ke basis NU. Warga NU yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara menyimpan suara yang besar. Aliran kunjungan politik ke kantong nahdliyyin menandai NU menjadi objek potensial bagi politikus.

Jika dilihat dari strategi politik, kunjungan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena selain suara yang berlimpah, tradisi politik nahdliyyin masih patron klien dan warganya belum "melek" politik sepenuhnya.

Salah satu yang dapat dibaca dalam fenomena ini tidak lain adalah munculnya keinginan menjadikan NU sebagai pohon rindang untuk meraup suara dan mendapat dukungan. Hal yang sama terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana NU selalu digandeng, tetapi pasca kepentingan politik terpenuhi, NU menjadi batu sandungan yang dieliminasi dalam ruang politik.

Tidak hanya sekali dua kali, setiap bangsa ini membutuhkan perubahan, NU selalu menjadi salah satu "pandita" yang memutuskan. Namun, untuk sekian kalinya umat NU tidak mendapatkan apa-apa dari perubahan politik tersebut.

Beberapa Kepentingan

Dapat dikatakan ada kepentingan dalam masyarakat NU yang saling tumpang tindih. Di satu sisi, sejarah partisipasi NU yang dimanfaatkan untuk kepentingan praktis, di sisi lain kebutuhan untuk mengamankan kepentingan umatnya dalam mengembangkan budaya pluralis.

NU menempatkan dirinya sebagai organisasi masyarakat sipil yang lebih mengurusi persoalan keagamaan, sosial, pendididikan, dan perekonomian.

Namun, realitas tersebut sangat tidak bermanfaat bagi perkembangan umat yang membutuhkan kepastian sikap. Karena tidak dapat dipungkiri warga NU belum sepenuhnya melek politik, masih ada sebagian warganya yang mengedepankan sikap patron client dalam berekspresi, di mana para pemimpinnya merupakan patron mati yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga jika mereka mengatakan A, maka umat NU tidak akan berkata apa pun selain A tersebut.

Dalam momentum pemilihan presiden nanti, penting kiranya NU membuat kebijakan strategis dalam pertemuan ulama NU. Yang dibutuhkan bukanlah taushiyah (wasiat) yang mengarahkan aspirasi politik umat, tetapi mekanisme yang mencerdaskan umat untuk menjadi pemilih kritis, yakni melakukan voter education bagi warganya yang selama ini belum melek politik.

Kenapa voter education , bukan taushiyah?

Taushiyah sifatnya tidak mendidik kritis bagi umat, karena justru melakukan birokratisasi aspirasi. Padahal aspirasi sendiri merupakan hak yang paling esensial dan tidak boleh diseragamkan secara paksa. Kalau pertemuan nanti mengerucut menjadi usaha membangun keseragaman suara bagi umat NU, maka pertemuan tersebut tidak ubahnya menyalahi prinsip demokrasi dan pluralisme yang selama ini digagas NU.

Sedangkan voter education dapat merubah patron klien menjadi aspirasi cerdas-kritis, sehingga warga NU dapat berkata "menolak calon presiden busuk".

Voter education juga bisa teraplikasikan dalam outline organisasi, misalnya melarang pengurus terlibat urusan politik praktis.

Outline ini juga menjadi gambaran dalam mempertajam sikap NU menjadi kekuatan yang menggerakkan kekuatan politik informalnya untuk beroposisi terhadap negara dengan memberikan catatan, evaluasi sekaligus kritik meskipun pemimpin yang terpilih adalah kader NU.

Pilihan voter education akan menempatkan NU sebagai ormas yang konsisten pada khittah. (29)

-M Hasyim, Direktur Lakpesdam NU Jombang, E Musyadad, alumnus Ponpes Tebuireng, Jombang